Kamis, 21 April 2011 | 00:30:48 WITA | 51 HITS
NASRUN NUR/FAJAR
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh (tengah) saat penyerahan DP4 Sulbar ke KPU Sulbar, beberapa waktu lalu. Pemerintah didesak menjelaskan lonjakan pemilih potensial yang tidak lazim.
NASRUN NUR/FAJAR TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh (tengah) saat penyerahan DP4 Sulbar ke KPU Sulbar, beberapa waktu lalu. Pemerintah didesak menjelaskan lonjakan pemilih potensial yang tidak lazim.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) diminta memperketat verifikasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Sulbar. Bercermin dari pengalaman di beberapa daerah, DP4 menjadi awal penggelembungan suara.
Peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan, penggelembungan pemilih potensial sangat mungkin terjadi di Sulbar, terutama jika incumbent ikut serta.
"Ini yang perlu diwaspadai dan dicurigai, karena DP4 ranahnya ada di pemerintah," kata Veri kepada Fajar Media Center (FMC) di Jakarta, Rabu 20 April.
Di pemilu legislatif kemarin, kata Veri, ada penggelembungan potensi pemilih di beberapa daerah. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan pemilukada.
"Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah misalnya, enam bulan sebelum pemilu didatangkan banyak pemilih di luar wilayah itu. Jadi ada ledakan penduduk yang sangat signifikan. Tapi kemudian di Mahkamah Konstitusi hal tersebut terbukti," ungkap Veri.
Ciri-ciri penggelembungan DP4 adalah jika terjadi pertumbuhan pemilih potensial yang mencurigakan. "Ada suatu daerah yang lonjakan pemilihnya sangat besar, sementara di daerah lain pertumbuhannya sangat rendah," kata Veri.
KPU, kata dia, harus memperketat proses verifikasi. Kemudian panwaslukada bertugas mengawasi dan memperkuat proses verifikasi di KPU. "Kita harus bisa mengetahui apakah ledakan penduduk itu berjalan normal atau terjadi sesuatu yang tidak wajar. Ini yang harus dipastikan lagi oleh KPU dan Panwaslukada Sulbar," jelasnya.
Kendalanya, hingga kini Panwaslukada Sulbar belum memiliki anggaran. Saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2011 lalu, Pemprov dan DPRD Sulbar tidak membahasnya.
Namun belum adanya anggaran tidak bisa dijadikan alasan bagi anggota Panwaslukada Sulbar untuk tidak melakukan pengawasan. "Panwas harus tetap berjalan. Bisa saja semua dikondisikan, terjadi ledakan penduduk, kemudian pengawasan tidak ada anggaran. Ini yang harus segera diantisipasi," tegasnya. (fmc)
Peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan, penggelembungan pemilih potensial sangat mungkin terjadi di Sulbar, terutama jika incumbent ikut serta.
"Ini yang perlu diwaspadai dan dicurigai, karena DP4 ranahnya ada di pemerintah," kata Veri kepada Fajar Media Center (FMC) di Jakarta, Rabu 20 April.
Di pemilu legislatif kemarin, kata Veri, ada penggelembungan potensi pemilih di beberapa daerah. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan pemilukada.
"Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah misalnya, enam bulan sebelum pemilu didatangkan banyak pemilih di luar wilayah itu. Jadi ada ledakan penduduk yang sangat signifikan. Tapi kemudian di Mahkamah Konstitusi hal tersebut terbukti," ungkap Veri.
Ciri-ciri penggelembungan DP4 adalah jika terjadi pertumbuhan pemilih potensial yang mencurigakan. "Ada suatu daerah yang lonjakan pemilihnya sangat besar, sementara di daerah lain pertumbuhannya sangat rendah," kata Veri.
KPU, kata dia, harus memperketat proses verifikasi. Kemudian panwaslukada bertugas mengawasi dan memperkuat proses verifikasi di KPU. "Kita harus bisa mengetahui apakah ledakan penduduk itu berjalan normal atau terjadi sesuatu yang tidak wajar. Ini yang harus dipastikan lagi oleh KPU dan Panwaslukada Sulbar," jelasnya.
Kendalanya, hingga kini Panwaslukada Sulbar belum memiliki anggaran. Saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2011 lalu, Pemprov dan DPRD Sulbar tidak membahasnya.
Namun belum adanya anggaran tidak bisa dijadikan alasan bagi anggota Panwaslukada Sulbar untuk tidak melakukan pengawasan. "Panwas harus tetap berjalan. Bisa saja semua dikondisikan, terjadi ledakan penduduk, kemudian pengawasan tidak ada anggaran. Ini yang harus segera diantisipasi," tegasnya. (fmc)
Sumber: Fajr Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar